Lanjut

Lama dibiarkan tertinggal, pemerintah sejak 2015 menggelontorkan dana desa hingga sebesar satu miliar rupiah untuk dikelola desa secara mandiri. Ini kabar baik untuk desa, tapi juga peluang besar penyelewengan. Mata kuliah ini mendiskusikan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, serta praktik manipulasi pengelolaan dana desa. Agar komprehensif, bakal dijelaskan juga analisis Undang-Undang Desa dan mekanisme pengawasan anggaran desa. 

Apa sih pentingnya birokrasi? Bukannya cuma bikin ribet? Jangan disepelekan. Birokrasi diperlukan untuk melayani masalah masyarakat modern yang kompleks. Asal, birokrasinya sehat. Kenyataannya, birokrasi di Indonesia memang masih penuh persoalan, termasuk isu korupsi. Makanya kita belajar di mata kuliah ini. Materinya akan memetakan praktik korupsi yang dilakukan birokrasi, faktor penyebabnya, dan cara mereformasinya.

Pengawasan Anggaran Publik adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran publik oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab.

Sering sambat tentang pelayanan publik? Ini waktunya ikut mengawal. Mata kuliah ini disusun untuk membekalimu pemahaman terkait konsep dasar pelayanan publik. Materinya menerangkan landasan filosofi dan legal mengenai kewajiban negara dan hak masyarakat dalam pelayanan publik. Selain itu, diterangkan pula titik rawan dan modus korupsi dalam berbagai pelayanan mendasar, disertai pengenalan terhadap lembaga pemantaunya. 

Suap barangkali bentuk penyelewengan yang paling populer dalam penyelenggaraan pemerintah. Sampai-sampai, kadang kala diwajarkan atau dinormalisasi. Ada satu strategi yang patut diandalkan untuk mengantisipasi praktik suap, yakni menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Ini sistem yang memudahkan organisasi/lembaga dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan mematuhi peraturan terkait penyuapan.

Kamu pernah menemukan cacat dalam pelayanan publik, tapi bingung mengadukan ke mana? Mata kuliah ini bakal membekalimu kemampuan teknis untuk ikut mengawal penyelenggaraan pelayanan publik. Selain mendalami garis besar konsepnya, kamu diarahkan juga untuk mampu mempraktikkan metode advokasi, seperti anggaran partisipatif, mekanisme pengaduan, dan citizen report card (Kartu Lapor Warga).